Saatnya Serius Pindah Ibu Kota

Saatnya Serius Pindah Ibu Kota
Presiden Argentina

Cristina Fernandez de Krichner harus menunggu satu jam lebih. Ia tak bisa berangkat sesuai jadwal. Ia
juga tak bisa menempuh rute Jl Soedirman dan Jl MH Thamrin dari tempatnya menginap di Hotel Shangri-La. Jalan-jalan utama Ibu Kota negara ini digenangi banjir. Ia harus menempuh rute belakang lewat Tanah Abang untuk menuju Istana Merdeka.

Cristina adalah Presiden Argentina. Kemarin, ia menjadi tamu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, kawasan Monas sedang menjadi danau. Istana Negara pun ikut digenangi banjir. Dan, tentu saja, sebagian wilayah DKI Jakarta 'tenggelam'. Inilah bencana banjir terburuk sepanjang sejarah. Hari ini, Presiden juga kedatangan tamu PM Jepang Shinzo Abe. Semoga hujan sudah reda.

Walau hanya sebentar di Jakarta, Abe juga akan memberikan policy speech di Hotel Grand Hyatt. Padahal, kawasan itu kemarin dikepung banjir. Tentu, hal ini memberi catatan buruk bagi Indonesia. Wajah Indonesia langsung terkenang tamu negara. Banjir pada Kamis (17/1) kemarin itu makin melengkapi derita Ibu Kota Indonesia ini.

Ada tiga kata yang lekat pada Jakarta: macet, banjir, dan kumuh. Bahkan dalam hal kemacetan, ada prediksi akan terjadi macet total pada 2014 jika tak ada upaya serius untuk mengatasinya. Biaya kemacetan per tahunnya mencapai Rp 46 triliun, yang terbuang percuma untuk bahan bakar minyak maupun time values.

Jumlah penduduk Jakarta, sesuai sensus 2010, adalah 9,6 juta jiwa. Adapun luas wilayahnya 661,52 kilometer persegi sehingga kepadatan penduduknya 14.523 jiwa per kilometer persegi. Sangat padat. Sebagai perbandingan, tingkat kepadatan penduduk Singapura adalah 7.257 jiwa per kilometer persegi. Ibu kota negara-negara lain memiliki kepadatan lebih rendah, seperti Tokyo 6.029, Manila 12.830, dan New Delhi 9.340.

Sedangkan untuk ibu kota negara-negara maju, seperti Washington, Canberra, ataupun Paris memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih rendah lagi. Jakarta ditetapkan lahir pada 22 Juni 1527, ketika Fatahillah memberi nama Jayakarta setelah mengusir Portugis. Jakarta tak didesain khusus untuk menjadi ibu kota negara.

Belanda pernah berencana memindahkan ibu kota ke Bandung. Sedangkan, Bung Karno ingin memindahkannya ke Palangkaraya. Soeharto sempat berencana memindahkannya ke Jonggol. Namun, tak ada yang terealisasi. Malaysia sudah lebih dulu memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya.

Australia ke Canberra, Amerika Serikat ke Washington, Turki ke Ankara, Pakistan ke Islamabad, Brasil ke Brasilia. Kini, Indonesia sudah saatnya serius untuk memisahkan ibu kota negara dengan kota perdagangan dan bisnis. Jakarta berkembang menjadi kota besar lebih karena kecelakaan. Tak ada dalam sejarah wilayah rawa ini menjadi pusat perdagangan maupun pusat pemerintahan.

Namun, bangsa-bangsa Eropa yang sedang berkelana mencari koloni memilih wilayah 'kosong' ini sebagai basis yang tepat. Lebih mudah daripada di kota-kota yang sudah tumbuh. Tak perlu berperang lebih dulu. Belanda yang berpengalaman dengan negerinya yang berada di bawah permukaan laut membuat wilayah ini lebih layak huni.

Ia membangun banjir kanal barat serta sungai-sungai dan kanal-kanal buatan. Ia juga banyak membuat danau-danau buatan di wilayah Bogor. Dengan demikian, banjir bandang yang tiap musim hujan mengepung Jakarta bisa dikendalikan. Namun, kini daya dukung yang ada sudah tak mampu lagi. Pembuatan banjir kanal timur, yang baru berfungsi pada akhir jabatan Fauzi Bowo, hanya bisa menyelesaikan sebagian kecil.

Pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat perdagangan dan bisnis akan mengurangi beban berat Jakarta. Magnet Jakarta akan berkurang. Pada sisi lain, APBN kita sudah jauh lebih besar. Kini, sekitar Rp 1.600 triliun. Cukup mampu untuk membiayai pembangunan sebuah kota baru. Kita menunggu kemauan dan kemampuan untuk mewujudkannya.

Membangun visi dan harapan baru jauh lebih strategis dipikirkan para pemimpin negeri ini. Bukan sekadar mampu dan mau membangun empati dengan cara blusukan ke korban-korban banjir.


Sumber: Resonansi dan REPUBLIKA.CO.ID

Komentar