Kelembagaan Dan Kemitraan Agribisnis


1.   Tujuan Kelembagaan Dalam Agribisnis
2.   Kelembagaan/organisasi dalam Agribisnis Model Strategi Operasi
3.   Jenis Badan Usaha
4.   Pola Kemitraan

1. Tujuan Kelembagaan Dalam Agribisnis

Setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiwa dapat:
1.   Menjelaskan macam-macam kelembagaan dalam agribisnis beserta perannya
2.   Menjelaskan pola kemitraan agribisnis
3.   Mengetahui pola pengelolaan organisasi agribisnis
2. Kelembagaan /Organisasi Dalam Model Strstegi Operasi
Adapun beberapa pengertian Kelembagaan dalam Agribisnis menurut pendapat beberapa pakar, diantaranya:
  • Soekanto (2003) mendefinisikan lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan dari norma-norma segala tindakan berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia didalam kehidupan masyarakat.
  • Koentjoroningrat (1964) lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial atau pranata sosial adalaha sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi kebutuhan khusus dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
  • Rahardjo (1999) menyatakan bahwa kelembagaan sosial dapat di artikan sebagai kompleks norma-norma atau kebiasaan-kabiasaan untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipandang sangat penting dalam masyarakat, merupakan wadah dan perwujudan yang lebih kongkrit dari kultur dan struktur.
         Berdasarkan pada pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada kesepahaman yang baku tentang kelembagaan agribisnis, namun untuk semantara dapat di pahami kelembagan agribisnis sebagai norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta di praktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di masyarakat.
         Kelembagaan pertanian pada masyarakat pedesaan yang masih bersahaja terkait erat dangan kegiatan ekonomi masyarakat tradisional.


Dalam perkembangannya kelembagaaan pertanian juga mencakup lembaga formal dan modern yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian seperti lembaga penyuluhan pertanian, BIMAS/INMAS, menejemen kontrol. Secara terperinci revitalisasi kelembagaan pertanian meliputi :
1.   Peningkatan kualitas SDM
2.   Diperlukan restrukturisasi kelembagaan penyuluhan pertanian yang mampu mengentuh langsung kebutuhan petani dengan melibatkan petani secara lebih aktif lagi.
3.   Meningkatakan kualitas menejeman koperasi yang ada khususnya kualitas SDM para pengurus dan manajer dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.
4.   Meningkatkan koordinasi peran lembaga keuangan dengan lembaga penyuluhan, sarana produksi, sarana koperasi untuk meningkatkan pelayanan kepada petani secara optimum.
5.   Meningkatkan peran badan penerapan teknologi dan informasi pertanian.
6.   Meningkatkan peran dari lembaga-lembaga tradisional seperti organisasi lumbung desa dan pengairan.
7.   Meningkatkan kemandirian organisasi petani.
Kelembagaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan agribisnis, mengingat  rangkaian kegiatan yang terkait dalam sistem agribisnis tersebut diatas digerakkan oleh berbagai kelembagaan. Yang dimaksud dengan kelembagaan adalah berupa tradisi baru yang cocok dengan tuntutan industrialisasi atau organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif.  Untuk lebih mengenal kelembagaan yang terkait dalam sistem agribisnis, berikut ini akan disajikan berbagai bentuk kelembagaan yang terkait dalam sistem agribisnis.
1)    Kelembagaan Sarana Produksi
Kelembagaan sarana produksi merupakan kelembagaan ekonomi yang bergerak di bidang produksi, penyediaan dan penyaluran sarana produksi seperti: BUMN, Koperasi Unit Desa (KUD) dan usaha perdagangan swasta. Kelembagaan ini pada umumnya melakukan usaha dalam produksi, perdagangan/pemasaran sarana produksi seperti pupuk, pestisida, dan benih yang diperlukan petani.
a)   Produsen Saprodi
Kelembagaan sarana produksi ini ada yang berfungsi sebagai produsen atau perusahaan yang bergerak dibidang industri pupuk.
b)   Distributor/penyalur saprodi
Kelembagaan ekonomi yang bergerak di bidang distribusi/penyaluran sarana produksi ini cukup banyak jumlahnya, baik yang berstatus sebagai perusahaan BUMN maupun swasta dan koperasi/KUD. Kelembagaan ini tersebar di semua-sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura di daerah.
c)   Asosiasi
Untuk mengkoordinasi kegiatan baik dibidang produksi maupun distribusi sarana produksi, biasanya beberapa kelembagaan usaha membentuk asosiasi.
2)     Kelembagaan Usaha Tani/Produksi
Kelembagaan agribisnis yang bergerak di bidang usaha tani/ produksi meliputi: 1) Rumah tangga petani sebagai unit usaha terkecil di bidang tanaman pangan dan hortikultura; 2) Kelembagaan tani dalam bentuk kelompok tani, dan 3) kelembagaan usaha dalam bentuk perusahaan budidaya tanaman pangan dan hortikultura.

3)  Kelembagaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Kelembagaan yang terkait dengan pasca panen dan pengolahan hasil ini dapat dibedakan antara lain: 1) Kelembagaan yang melakukan usaha di bidang pasca panen meliputi: Usaha jasa perontokan, Usaha pengemasan, sortasi, grading yang dilakukan oleh pedagang dan sebagainya; 2) Kelembagaan usaha di bidang pengolahan (agroindustri) seperti perusahaan penggilingan industri tepung tapioka, industri kecap, dan sebagainya; 3) Kelembagaan lumbung desa yang berperan untuk mengatasi masalah pangan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sangat mendesak, dimana ketersediaan pangan tidak mencukupi sementara untuk memperolehnya masyarakat relatif tidak memiliki daya beli.
4)     Kelembagaan Pemasaran Hasil
Kelembagaan pemasaran meliputi kelembagaan yang terkait dalam sistem tataniaga hasil pertanian sejak lepas dari produsen sampai ke konsumen. Bidang  pemasaran hasil Pertanian dapat juga bertugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Contoh dari kelembagaan pemasaran tersebut adalah asosiasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
5)     Kelembagaan Jasa Layanan Pendukung
Diantara banyak kelembagaan jasa pendukung ada beberapa yang dianggap penting, antara lain:
a)   Kelembagaan di Bidang Permodalan
Kelembagaan ini juga sangat bervariasi mulai dari perbankan, Dana Ventura, maupun dana dari penyisihan keuntungan BUMN. Kelembagaan permodalan ini menyediakan modal bagi sektor agribisnis baik berbasis komersial maupun menyalurkan kredit program yang pada umumnya diskemakan oleh pemerintah.
b)   Kelembagaan di Bidang Penyediaan Alat, mesin dan kendaraan
Wujud kelembagaan ini berupa perusahaan/industri pembuatan dan perakitan alsintan baik skala besar maupun skala menengah dan kecil, termasuk usaha perbengkelan yang melakukan perakitan dan pembuat alsintan sederhana yang tersebar di daerah.
c)   Kelembagaan Aparatur
Kelembagaan aparatur yang melaksanakan fungsi pelayanan/penyuluhan adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain dari kelembagaan penyuluhan, ada pula kelembagaan aparatur yang memiliki fungsi pengaturan dan pembinaan antara lain adalah organisasi pemerintah baik di pusat dan di tingkat provinsi serta instansi terkait; serta Dinas Pertanian dan Instansi terkait di tingkat kabupaten.
2. Jenis Badan Usaha
Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.
Pengembangan agribisnis harus berdasarkan asas ‘keberlanjutan’ yakni, mencakup aspek ekologis, sosial dan ekonomi. Dalam hal ini diperlukan suatu wadah yang sesuai untuk merealisasikan pembangunan yang berasaskan ‘keberlanjutan’ yaitu suatu organisasi dalam setiap skala usaha agribisnis. Adapun macam-macam organisasi utama dalam agribisnis sesuai dengan bentuk dasar usahanya sebagai berikut: perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan, koperasi.
1)    Perusahaan Perseorangan atau Individu (Single Proprietorship)
Bentuk organisasi bisnis yang paling tua dan paling sederhana adalah perusahaan perorangan atau pribadi (single or individual proprietorship), yang merupakan organisasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tententu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja / buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya. 
      Ciri dan sifat perusahaan perseorangan :
a)   Relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan.
b)   Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi.
c)   Tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi.
d)   Seluruh keuntungan dinikmati sendiri.
e)   Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri.
f)       Keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar.
g)   Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup.
h)   Sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan
Adapun keunggulan Perusahaan Perorangan, diantaranya :
a)   Perusahaan perorangan memungkinkan pemilik perorangan memegang kendali penuh atas bisnisnya dan hanya tunduk pada peraturan pemerintah yang berlaku untuk semua tipe khusus bisnis ini.
b)   Sekiranya modal diperlukan, pemiliknya akan menyediakannya dari dana pribadi atau dipinjam entah dari bisnis lainnya atau harta pribadi.
c)   Perusahaan perorangan tidak membayar pajak penghasilan sebagai bisnis tersendiri.
d)   Perusahaan perorangan unggul dalam hal kebebasan dan keluwesan pelaksanaan usaha karena bentuk usaha ini lebih banyak berpegang pada hak milik pribadi yang dilindungi oleh undang-undang negara yang bersangkutan. 
Sedangkan kelemahan dari Perusahaan Perorangan :
a)   Terbatasnya jumlah modal yang biasanya dapat disumbangkan seseorang.
b)   Pemberi pinjaman enggan meminjamkan dana kepada pemilik perorangan kecuali jika kejujuran pribadi seseorang dapat menjaminnya.
c)   Kewajiban pribadi sebagai pemilik untuk semua hutang dan kewajiban bisnis meluas bahkan kepada warisan pribadi pemilik.
d)   Pembebasan dari pajak bisnis dikarenakan keuntungan bisnis pada perusahaan perorangan dianggap keuntungan pemilik, maka keuntungan bisnis yang tinggi bisa mengakibatkan pemilik dikenakan tarif pajak  tinggi daripada bentuk perseroan.
e)   Pemusatan kendali dan laba pada satu individu

2.        Perusahaan / Badan Usaha Persekutuan / Partnership
Perusahaan persekutuan (partnership) adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi perusahaan persekutuan merupakan asosiasi atau perhimpunan dari dua orang atau lebih sebagai pemilik bisnis. Terlepas dari kenyataan bahwa persekutuan melibatkan lebih dari satu orang , persekutuan sama seperti perusahaan perorangan. Persekutuan dapat didasarkan pada perjanjian tertulis atau lisan, atau kontrak antara kelompok yang terlibat. Persekutuan merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling sederhana di mana sejumlah orang mengumpulkan sumber daya dan bakatnya demi keuntungan bersama. Dalam perusahaan persekutuan tidak ada batasan untuk orang dari luar untuk masuk menjadi anggota.
        Keunggulan dari perusahaan persekutuan antara lain yaitu:
a)     Sangat sedikit pengeluaran yang dibutuhkan walaupun perlu diminta bantuan pengacara yang baik untuk menggambarkan perjanjian persekutuan.
b)     Persekutuan biasanya dapat mengumpulkan lebih banyak sumber daya daripada perusahaan perorangan sebab lebih banyak orang yang terlibat
c)      Sekutu-sekutu lebih termotivasi daripada karyawan perusahaan perorangan atau perseroan karena merupakan suatu tim dan setiap anggota tim berbagi tanggung jawab dan kentungan
d)     Sekutu-sekutu secara perorangan hanya membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh sebagai bagian dari laba. Bisnis itu sendiri tidak dipajaki yang mana dapat merupakan keuntungan besar tergantung dari penghasilan para sekutu
e)     Kendali atau manajemen atas keputusan dan kebijakan bisnis dipusatkan pada para sekutu
f)      Perkara-perkara bisnis persekutuan dibatasi pada persekutuan saja
Selain itu kelemahan dari perusahaan persekutuan yaitu:
a)        Terletak pada kewajiban yang tidak terbatas dari sekutu umum
Bila seseorang bertindak sebagaimana sekutu umum bertindak, maka hukum akan menafsirkan bahwa dia pada kenyataannya, merupakan sekutu umum dengan segala kewajiban yang berlaku pada kedudukan tersebut
b)        Persekutuan biasanya hanya mempunyai anggota yang terbatas
Persekutuan terbatas menderita kekurangan baik dana siap pakai maupun orang-orang berbakat dibanding dengan perseroan
c)        Kurangnya kesinambungan dan kestabilan 
Kalau sekutu meninggalkan persekutuan karena pengunduran diri, kematian, atau ketidakmampuan, persekutuan baru harus dibentuk.
d)       Ketidaksanggupan seorang sekutu untuk bekerja karena kecelakaan, penyakit, usia lanjut, penyakit jiwa, atau karena sesuatu alasan tidak mampu melaksanakan tugas sepenuhnya.
Pada dasarnya ada dua jenis persekutuan. Kedua jenis dari persekutuan tersebut yaitu :
A.       Persekutuan Umum (General Partnership)
Pada persekutuan umum masing-masing sekutu, tanpa memperhitungkan persentase modal yang ditanamkan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sekutu umum mempunyai wewenang untuk bertindak sebagai agen untuk persekutuan, dan biasanya ikut serta dalam manajemen dan operasi bisnis. Masing-masing sekutu umum menanggung semua hutang persekutuan, dan dapat berbagi laba dalam perbandingan yang disepakati bersama ataupun dalam pembagian yang merata.
B.    Persekutuan Terbatas
Dalam tipe persekutuan ini individu-individu menyetor uang atau kepemilikan modal tanpa mengharuskan kewajiban hukum penuh seperti sekutu umum. Kewajiban sekutu terbatas, biasanya hanya terbatas sebesar jumlah yang diinvestasikan secara pribadi dalam bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah firma dan persekutuan komanditer atau CV. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait. Beberapa contoh dari perusahaan atau badan usaha persekutuan (Partnership) antara lain yaitu :
1)  Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Ciri dan sifat firma :
a)     Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.
b)      Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin
c)     Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
d)    Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup
e)     Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma
f)      Pendiriannya tidak memelukan akte pendirian
g)    Mudah memperoleh kredit usaha
2)  Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap atau CV)
Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap atau CV) adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan CV disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyetor modal disebut sekutu pasif.  Ciri dan sifat CV adalah sulit untuk menarik modal yang telah disetor, Modal besar karena didirikan banyak pihak, Mudah mendapatkan kredit pinjaman, Ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan, relatif mudah untuk didirikan, Kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu.
C.    Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan Terbatas (PT) adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

       Ciri dan sifat dari PT :
a)     Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi.
b)     Modal dan ukuran perusahaan besar.
c)     Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham.
d)     Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham.
e)     Kepemilikan mudah berpindah tangan.
f)      Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai.
g)     Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen.
h)     Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham.
i)       Sulit untuk membubarkan PT.
j)      Pajak berganda pada pajak penghasilan (pph) dan pajak deviden.
D.     Koperasi
       Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan. Organisasi Buruh Sedunia (Intemational Labor Organization/ILO), dalam resolusinya nomor 127 yang dibuat pada tahun 1966, membuat batasan mengenai ciri-ciri utama koperasi yaitu:
1)   Merupakan perkumpulan orang-orang;
2)   Yang secara sukarela bergabung bersama;
3)   Untuk mencapai tujuan ekonomi yang sama;
4)   Melalui pembentukan organisasi bisnis yang diawasi secara demokratis
5)   Yang memberikan kontribusi modal yang sama dan menerima bagian resiko dan manfaat yang adil dari perusahaan di mana anggota aktif berpartisipasi
Koperasi resmi yang pertama pada zaman modern ini adalah “Perkumpulan para pelopor Keadilan Rochdale” di Inggris 1844 dengan lebih dikenal sebagai Prinsip-prinsip Rochdale  yakni:
1.   Modal harus mereka sediakan sendiri dan modal tersebut mendapat suku bunga  tetap.
2.   Koperasi hanya menyediakan bahan makanan yang paling pokok dan yang dapat diperoleh kepada para anggota.
3.   Timbangan dan ukuran penuh harus diberikan.
4.   Harga pasar harus dibayar langsung, tidak ada kredit yang diberikan atau diminta.
5.   “laba” harus dibagi menurut perbandingan jumlah pembelian yang dilakukan oleh setiap anggota.
6.   Prinsipnya adalah bahwa setiap satu anggota memiliki satu suara yang menentukan, dan harus ada persamaan bagi semua jenis kelamin dalam keanggotaan.
7.   Manajemen harus dikelola oleh para pejabat dan komite atau panitia yang dipilih secara berkala.
8.   Presentase tertentu dari sisa hasil usaha harus disediakan bagi pendidikan.
9.   Perhitungan (laporan) keuangan dan neraca harus sering disajikan kepada para anggota.
Undang-undang Capper-Volstead tahun 1922 merupakan undang-undang koperasi yang paling menonjol diantaranya karena UU tersebut member kepastian hak-hak pengusaha tani untuk mengorganisasi pasar dan hasil secara kolektif selama memenuhi syarat sebagai berikut:
a)   Asosiasi/koperasi menyelenggarakan sekurang-kurangnya setengah dari bisnisnya dalam hubungan para anggotanya.
b)   Tidak ada anggota asosiasi yang mempunyai lebih dari satu hak suara atau asosiasi membatasi dividen tidak lebih dari 8 persen.
      Fungsi dari didirikannya koperasi anatara lain yaitu:
1)   Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia.
2)   Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia.
3)   Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia.
4)   Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan koperasi
Selain memiliki fungsi seperti tersebut di atas, koperasi di dalam pendiriannya juga memiliki peran dan fungsi. Adapun peran dan fungsi dari koperasi itu antara lain yaitu :
1)  Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia.
2)  Mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia.
3)  Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara  menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.       
Jenis-jenis koperasi dapat digolongkan kedalam beberapa bentuk. Terdapat beberapa penggolongan dari koperasi. Penggolongan dari koperasi dapat dilakukan antara lain yaitu menurut sifat usahanya. Menurut sifat usahanya, koperasi dibedakan menjadi empat macam sebagai berikut.
a)     Koperasi Konsumsi
Koperasi konsumsi adalah koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari, misalnya barang-barang pangan (seperti beras, gula, garam, dan minyak goreng), barang-barang sandang (seperti kain batik, tekstil), barang-barang pembantu keperluan sehari-hari (seperti sabun, minyak tanah, dan lain-lain). Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota-angggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.
b)    Koperasi Produksi
Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang, baik yang dilakukan oleh koperasi organisasi maupun orang-orang yang mampu menghasilkan suatu barang dan jasa-jasa. Dengan demikian, dapat meningkatakan taraf kesejahteraan anggota. Orang-orang tersebut adalah kaum buruh dan kaum pengusaha. Misalnya Peternak Sapi Perah, Koperasi Kerajinan Banbu dan Rotan, serta Koperasi Pertanian.


c)     Koperasi Kredit atau Simpan Pinjam
Koperasi kredit didirikan guna menolong anggota denagn meminjamkan uang secara kredit dengan bunga ringan. Uang itu dimaksud untuk tujuan produksi. Oleh karena itu, disebut koperasi kredit.Untuk memberikan pinjaman, koperasi memerlukan modal. Modal utama koperasi kredit berasal dari simpanan anggota sendiri. Uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan. Oleh karena itu, koperasi kredit lebih tepat disebut kperasi simpan pinjam.Tujuan koperasi kredit adalah saling membantu, memperbaiki keadaan ekonomi, atau kesejahteraan anggota. Adapun cara koperasi kredit dalam membantu keadaan ekonomi anggota sebagai berikut.(a)membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan denagn syarat-syarat yang ringan.(b)Mendidik kepada para anggota, supaya giat menympan secara teratur, sehingga membentuk modal sendiri.(c)Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.(d)Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.
d)    Koperasi Jasa  
Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.
3. Pola Kemitraan
A.    Pengertian Kemitraan
Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing, dengan demikian untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak padalandasan yang sama, kesediaan untuk berkorban.
Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.
Adapun unsur-unsur kemitraan yaitu:
  1. Adanya hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih.
  2. Adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut (equality).
  3. Adanya keterbukaan atau trust relationship antara  pihak-pihak tersebut (transparancy).
  4. Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat (mutual benefit).
B.     Jenis atau Pola Kemitraan
Dalam Pasal 27 Undang-Undang Usaha Kecil ditentukan pola-pola kemitraan sebagai berikut:
1.     Inti Plasma
Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.
2.     Subkontrak
Pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Kelemahan pola subkontrak ini adalah pada besarnya kebergantungan pengusaha kecil pada pengusaha menengah atau besar. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kemandirian dan keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kecil. Manfaat yang diperoleh pengusaha kecil melalui pola subkontrak ini adalah dalam hal :
a.    Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen.
b.    Kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku.
c.    Bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan atau manajemen.
d.   Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang digunakan.
e.    Pembiayaan.
3.   Dagang Umum
Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.
4.   Waralaba
Pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merk dan saluran distribusi perusahaan kepada usaha kecil penerima waralaba dengan disertai bantuan dan bimbingan manajemen.
Pengaturan yang terinci mengenai kemitraan  bisnis pola waralaba ini telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 1997 tentang waralaba. Di dalam peraturan pemerintah kemitraan sendiri terdapat pengaturan khusus tentang waralaba ini, antara lain dalam pasal 7 yang menentukan sebagai berikut :
a.    Usaha besar dan atau usaha menengah yang bermaksud memperluas usahanya dengan memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan.
b.    Perluasan usaha oleh usaha besar dan atau usaha menengah dengan cara waralaba di kabupaten atau kotamadya Daerah Tingkat II di luar ibukota propinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan usaha kecil.
5.   Keagenan
Pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Pengertian agen hampir sama dengan distributor karena sama-sama menjadi perantara dalam memasarkan barang dan jasa perusahaan menengah atau besar (prisipal). Namun, secara hukum berbeda karena mempunyai karakteristik dan tanggungjawab hukum yang berbeda.
6.   Modal Ventura
Modal Ventura dapat didefinisikan dalam berbagai versi. Pada dasarnya berbagai macam definisi tersebut mengacu pada satu pengertian mengenai modal ventura yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal.
Meskipun prinsip dari modal ventura adalah “penyertaan” namun hal tersebut tidak berarti bahwa bentuk formal dari pembiayaannya selalu penyertaan. Bentuk pembiayaannya bisa saja obligasi atau bahkan pinjaman, namun obligasi atau pinjaman itu tidak sama dengan obligasi atau pinjaman biasa karena mempunyai sifat khusus yang pada intinya mempunyai syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak.
C. Tujuan / manfaat Kemitraaan
Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Sehubungan dengan itu, Usaha Kecil perlu memberdayakan dirinya dan diberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang bedasar pada asas kekeluargaan.
Ø   Pemberdayaan Usaha Kecil dilakukan melalui :
  1.  Penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembanganUsaha Kecil;
  2.  Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil serta kemitraan usaha.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan produktivitas  yang optimal diperlukan sinergi antara pihak yang memiliki modal kuat, teknologi maju, manajemen modern dengan pihak yang memiliki bahan baku, tenaga kerja dan lahan. Sinergi ini dikenal dengan kemitraan. Kemitraan yang dihasilkan merupakan suatu proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak yang bermitra dengan tujuan memperoleh nilai tambah. Hanya dengan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memperkuat, dunia usaha baik kecil maupun menengah akan mampu bersaing.
dapun secara lebih rinci tujuan kemitraan meliputi beberapa aspek, yang diantaranya yaitu :
a)    Tujuan dari Aspek Ekonomi
Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit yaitu :
  1. Meningkatkan pendapataan usaha kecil dan masyarakat;
  2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
Mengenal tiga jenis efisiensi diantaranya yaitu pertama, efisiensi teknis adalah cara yang paling efektif dalam menggunakan suatu sumber yang langka (tenaga kerja, bahan baku, mesin dan lain sebagainya) atau sejumlah sumber dalam suatu pekerjaan tertentu. Kedua, efisiensi statis meliputi efisiensi teknis yang mencerminkan alokasi sumber-sumber yang ada dalam rangkaian waktu tertentu, dengan kata lain, efisiensi ekonomi diperoleh bila tak ada kemungkinan realokasi sumber lain yang dapat meningkatkan output produk lainnya. Ketiga, efisiensi dinamis, pada pihak lain menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan sumber yang seharusnya menyebabkan pertumbuhan ini. Jadi walaupun dua perekonomian mungkin telah meningkatkan persediaan modal dan tenaga kerja mereka dengan persentase yang sama, tapi tingkat pertumbuhan nasional dalam kedua kasus ini mungkin sangat berlainan.
b)    Tujuan dari Aspek Sosial dan Budaya
Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagaai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha, atau dengan perkataan lain kemitraan usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Adapun sebagai wujud tanggung jawab sosial itu dapat berupa pemberian pembinaan dan pembimbingan kepada pengusaha kecil, dengan pembinaan dan bimbingan yang terus menerus diharapkan pengusaha kecil dapt tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yng tangguh dan mandiri.
c)     Tujuan dari Aspek Teknologi
Secara faktual, usaha kecil biasanya mempunyai skala usaha yang kecil dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja, maupun orientasi pasarnya. Demikian pula dengan status usahanya yang bersifat pribadi atau kekeluargaan; tenaga kerja berasal dari lingkungan setempat; kemampuan mengadopsi teknologi, manajemen, dan adiministratif sangat sederhana; dan struktur permodalannya sangat bergantung pada modal tetap. Sehubungan dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil, maka pengusaha besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha kecil meliputi juga memberikan bimbingan teknologi. Teknologi dilihat dari arti kata bahasanya adalah ilmu yang berkenaan dengan teknik. Oleh karena itu bimbingan teknologi yang dimaksud adalah berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
d)    Tujuan dari Aspek Manajemen
Manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Sehingga ada 2 (dua) hal yang menjadi pusat perhatian yaitu : Pertama, peningkatan produktivitas individu yang melaksnakan kerja, dan Kedua, peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan. Pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemen usaha rendah, dengan kemitraan usaha diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemantapan organisasi.













REFERENSI
Hendrojogi. 1998. Koperasi : Azas-azas, Teori dan Praktek. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
Silvana Maulidah, 2010. Koperasi Pertanian. Jurusan Sosek Pertanian UB. Malang
W. David Downey & Steven P. Erickson. 1992. Manajemen Agribisnis. Edisi kedua. Penerbit Erlangga



PROPAGASI
1.   Mengapa Kelembagaan  menjadi sebuah hal penting dalam mengelola usaha  agribisnis? Sebut dan jelaskan peranan koperasi pertanian dalam sistem agribisnis
2.   Sebutkan contoh riil model kemitraan petani  agribisnis, Jelaskan dan buat kesimpulan
3.   Jelaskan kelebihan dan kelemahan model kemitraan dalam agribisnis


Komentar